Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Ketika kita mempelajari nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kita tidak akan lepas dari istilah hak asasi manusia dan untuk itulah perlu adanya lembaga perlindungan HAM di Indonesia.

Untuk menjunjung tinggi HAM di Indonesia diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Melalui lembaga perlindungan HAM diharapkan ada bantuan terhadap korban pelanggaran HAM yang ingin mendapatkan keadilan atas hak asasinya yang telah direnggut oleh orang atau pihak lain.

Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia
Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia (Credit to TribunNews)

Ada beberapa lembaga perlindungan HAM di Indonesia yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Di Indonesia upaya menjamin perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga/institusi milik pemerintah dan non pemerintah yang berwenang, antara lain :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap setiap berkas perkara pelanggaran HAM yang masuk.

2. Kejaksaan

Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu perkara pelanggara HAM yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam UUD No. 16 Tahun 2004.

3. Komnas HAM

Pada awal sejarahnya, Komnas HAM didirikan melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 1999 keberadaan Komnas HAM berdasarkan pada Undang-undang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan eksistensi, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-undang 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM berat. Dalam pelaksanaan upaya penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur dari masyarakat.

Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diberikan sejumlah tambahan kewenangan untuk melakukan Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

4. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM di Indonesia untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejaksaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan HAM tidak jauh berbeda dengan prosedur-prosedur pemeriksaan di Pengadilan sipil.

5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Awalnya bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kini menjadi YLBHI. YLBHI bertujuan membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama dan kelompok.

6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Dasar hukum pembentukan KPAI yakni Kepres Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004.

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK adalah lembaga yang memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dan memfasilitasi hak-hak korban.

8. Ombudsman RI

Lembaga yang berwenang menangani masalah maladministrasi terkait dengan pelayanan publik (public service)

9. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Di setiap perguruan tinggi (PT) biasanya terdapat biro hukum yang membantu masyarakat dalam menangani perselisihan warisan, uang ganti pembebasan tanah, dan lain-lain. Masyarakat yang masih segan untuk datang ke institusi resmi pemerintah dapat mendatangi kampus untuk meminta bantuan hukum atas kesulitan yang dialaminya.

Itulah 9 Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia. Baca juga penjelasan artikelensi tentang ciri-ciri HAM.

Leave a Comment