Sejarah Perumusan Pancasila sebagai dasar negara

Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara itu tidak mudah. Ada waktu yang perlu ditempuh dalam memperoleh hasil rumusan pancasila dari tokoh-tokoh Indonesia. Dalam proses perumusan dasar negara ini melalui tahapan yang sangat hati-hati karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang harus bersifat fleksibel dan tidak lekang oleh perubahan zaman.

Sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara lahir dan digali oleh para founding father bangsa. Istilah Pancasila sendiri berasal dari buku Sutasoma karangan Mpu Tantular yang hidup di abad ke 14 pada masa Kerajaan Majapahit. Pengertian Pancasila menurut Empu Tantular adalah sebagai berikut:

  • Berbatu sendi yang 5.
  • Pelaksanaan 5 kesusilaan yaitu dilarang melakukan kekerasan, mencuri, dengki, berbohong, dan mabuk.

Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang secara filosofi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sansekerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah kolonial Jepang membentuk sebuah lembaga bernama Dokuritsu Jumbi Choosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI ) yang beranggotakan 62 orang.

Anggota BPUPKI diangkat pada tanggal 28 Mei 1945 dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

  • Ketua BPUPKI : Dr. Radjiman Wedyodiningrat
  • Ketua Muda : Raden Panji Soeroso
  • Ketua Muda : Ichibangase (anggota luar biasa, orang Jepang)
  • Anggota: 60 orang tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda.

Tokoh-tokoh Perumusan Pancasila

Dalam sidang BPUPKI tanggal 29-31 Mei 1945 dan 1 juni 1945, terdapat beberapa masukan dari para tokoh tentang dasar Negara Indonesia. Tokoh-tokoh perumusan pancasila sebagai dasar negara yaitu :

1. Muhamad Yamin (29 Mei 1945)

Rumusan dasar negara menurut Muhamad Yamin yaitu:
1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Sosial (Keadilan Sosial).

2. Soepomo (31 Mei 1945)

Rumusan dasar negara menurut Soepomo yaitu:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat.

3. Soekarno ( 1 juni 1945 )

Rumusan dasar negara menurut Soekarno pada tanggal 1 juni 1945 yang kelak menjadi hari lahirnya Pancasila yaitu

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial.
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 s.d 1 juni 1945 masih belum dapat menetapkan ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut menjadi dasar negara indonesia. Akhirnya dibentuklah Panitia yang beranggotakan Sembilan orang yang dikenal dengan sebutan Panitia sembilan. Anggota panitia sembilan yaitu :

1. Ketua merangkap anggota : Ir. Soekarno.
2. Anggota : H. Agus salim.
3. Anggota : Mr. Ahamd Soebardjo.
4. Anggota : Mr Muhammad Yamin.
5. Anggota : Drs. Mohammad Hatta.
6. Anggota : Mr. AA. Maramis
7. Anggota : Kyai Hadi Wachid Hasyim.
8. Anggota : Abdul Kahar Muzakkir.
9. Anggota : Abikusno Tjokrosujoso.

Pada tanggal 22 juni 1945 Anggota Panitia Sembilan, berhasil merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD, yang dikemudian hari dikenal sebagai Piagam jakarta (Djakarta charter). Isi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pancasila

Berdasarkan Perintah Presiden No. 12 tahun 1968 tanggal 13 april 1968 tentang Rumusan Dalam dasar negara Indonesia dan Tata cara dituliskan, akhirnya ditetapkan rumusan pancasila yang benar dan sah adalah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 yaitu Pancasila. Adapun rumusan Pancasila yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Demikian sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah membaca uraian diatas, kini anda telah mengetahui apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara, apa isi Piagam Jakarta, dan apa peran PPKI dalam perumusan Pancasila. Semoga bermanfaat bagi pembaca artikelensi.